Ketua Umum FB LMP Hamzah Tun MR SH Ingatkan Harus Ada Oposisi Dalam Pemerintahan

JAKARTA, ARTIS6.COM ■ Pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maru’f Amin sudah resmi dilantik. Masyarakat pun kini fokus tertuju kepada pengumuman siapa saja menteri-menteri yang bakal duduk dalam Kabinet Kerja II periode 2019-2024 mendatang. Ada muncul kekhawatiran dari sejumlah elemen masyarakat, karena saat ini hampir mayoritas partai politik (Parpol) masuk dalam koalisi.

Karena itu Ketua Umum Forum Bersama Laskar Merah Putih (Ketum FB LMP), Hamzah Tun MR SH, justru mengingatkan perlu adanya partai oposisi sebagai penyeimbang. Jadi, katanya, jangan sampai semua Parpol menjadi pendukung Pemerintah. Jika begitu, siapa yang akan menjadi pengontrol dari kebijakan-kebijakan para eksekutif (Presiden & Menteri).

“Jika tak ada partai oposisi, Pemerintahan pun tak bakal bisa efektif. Sebab, belum tentu kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan atau dilaksanakan, semuanya pro terhadap rakyat,” kata Hamzah Tun MR SH kepada ARTIS6.COM, Selasa (23/10).

Menurut tokoh pemuda asal Aceh satu ini, baik itu Partai Gerindra maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetap memposisikan sebagai oposisi. Terlebi lagi, menurut dia, saat Pemilu 2019 kemarin baik Gerindra dan PKS merupakan Parpol yang berkoalisi dan kemudian bersaing dengan PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura serta lainnya lagi.

“Apabila Partai Gerindra atau Ketumnya masuk dalam jajaran Kabinet Kerja II Jokowi-Maru’f, buat apa mereka kemarin berkompetisi di Pemilihan Presiden? Kalah dalam kompetisi politik itu biasa, tapi seharusnya tetap komit agar jadi oposisi,” pintanya, serius.

Selain itu, Hamzah Tun MR SH juga mewanti-wanti, Pemerintah dibawa kendali Presiden Jokowi hendaknya jangan terjebak pada bagi-bagi ‘kue’ kekuasaan. Artinya, menerima begitu saja sosok atau calon menteri yang disodorkan oleh partai pendukung.

“Benar memang Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif. Karena itu jangan ragu-ragu dalam mengambil sikap. Tolak saja sosok atau calon menteri, jika tak memenuhi standar kemampuan. Khusus departemen tertentu, berikan pada sosok profesional yang bisa mendatangkan kepercayaan dari masyarakat,” paparnya.

Kabinet Kerja II periode 2019-2024, dikatakan Hamzah Tun MR SH, sangat dituntut oleh masyarakat agar segera memperbaiki bidang perekonomian. Paling tidak, tambahnya, bagaimana bisa memperkecil hutang atau membayar hutang negara yang sudah kelewat besar.

“Indonesia ini negara besar yang kaya akan sumber daya alam. Tapi, kenapa kok, setiap tahunnya justru selalu menambah hutang terus kepada negara-negara luar? Ada apa ini? Jangan sampai salah urus,” tutup Hamzah Tun MR SH. ■ [GUYS]

Post Views: 3,754

Sejarah Berdirinya Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id

Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id didirikan oleh Hamdanil Asykar pada tanggal 27 September 2012 di Kota Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No.220G Bulak Kapal Bekasi Timur dan Berbadan Hukum PT. GABUSELA (PT. GALIBUMI SEKAR LANGIT).

Namun dengan adanya peraturan baru dari Dewan PERS harus berbadan Hukum PT dibidang khusus Media maka dibuatlah PT baru dengan nama PT. MEDIA PATRIOT NASIONAL

Hamdanil Asykar selaku pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Media Online Nasional www.mediapatriot.co.id sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di PWI Bandung Jawa Barat dengan Tingkat Muda dan segera mengikuti jenjang berikutnya yaitu Madya dan Utama sebagai syarat mutlak Pemimpin Redaksi Media Online harus sudah mengikuti UKW sampai tingkat utama.

Nilai DA 57 dan PA 36 media online nasional www.mediapatriot.co.id otomatis mempunyai harga iklan / backlink yang tinggi yaitu Rp.1.200.000,- / Tayang.

Harga Khusus UMKM Hanya Rp.200.000 / Tayang.(Menjelang HUT MPI ke 12)

Menjelang ulang tahunnya yang ke 12 tqnggal 27 September 2024 media online nasional www.mediapatriot.co.id memberikan apresiasi kepada para pengusaha UMKM mendapatkan diskon iklan / backlink mulai dari 10% sampai 90% sehingga bisa memberikan Brand kepada semua UMKM bisa dikenal keseluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. (REDAKSI)