Ngawi | mediapatriot.co.id – Aksi ribuan mahasiswa yang mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Ngawi pada Kamis (25/6/2026) bukan sekadar demonstrasi biasa. Di balik gelombang massa yang memenuhi jalanan, tersimpan pesan tegas kepada pemerintah: janji harus dibuktikan, bukan hanya ditandatangani.

Mengusung tema “Indonesia Carut-Marut, Ngawi Mawut”, Aliansi Mahasiswa Ngawi yang terdiri dari Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, PC PMII Ngawi, DPC GMNI Ngawi, dan PC IMM berhasil mendesak Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko serta Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko turun langsung menemui massa dan menandatangani berita acara penerimaan 11 tuntutan rakyat.
Namun, bagi mahasiswa, tinta di atas kertas bukanlah akhir perjuangan. Justru sejak penandatanganan itulah pengawasan dimulai.
Aliansi menegaskan akan mengawal penuh seluruh komitmen pemerintah dan DPRD. Mereka membentuk tim pengawas lintas organisasi yang akan memantau setiap perkembangan selama tujuh hari ke depan sebagai bentuk kontrol terhadap tindak lanjut yang dijanjikan.
Koordinator Daerah Serikat BEM se-Kabupaten Ngawi, Dimas Aradhea Wibowo, mengatakan bahwa mahasiswa tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti menjadi arsip birokrasi.
“Kami akan memastikan seluruh komitmen yang telah ditandatangani benar-benar diwujudkan. Kami datang membawa suara rakyat, bukan sekadar membuat sensasi,” tegasnya.
Ketua PC PMII Ngawi, Asep Samsul Rijza, menambahkan bahwa berbagai persoalan nasional yang dibawa dalam aksi merupakan kegelisahan nyata masyarakat, mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, ancaman kenaikan BBM bersubsidi, hingga berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil.
Sementara Ketua DPC GMNI Ngawi, Amir Saifudin, mengingatkan agar derasnya investasi tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Menurutnya, Ngawi harus tetap mempertahankan identitasnya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Di sisi lain, PC IMM Ngawi menaruh perhatian besar terhadap penyelesaian kasus kekerasan seksual, pembenahan sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta reklamasi lahan bekas tambang Galian C demi menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 11 tuntutan yang terbagi menjadi enam isu nasional dan lima isu daerah. Seluruh tuntutan disebut merupakan hasil kajian dan aspirasi masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Meski mengapresiasi sikap Wakil Bupati dan Ketua DPRD yang bersedia berdialog secara terbuka, Aliansi Mahasiswa Ngawi memberikan ultimatum tegas. Apabila dalam waktu satu minggu tidak terlihat langkah nyata, termasuk penyampaian aspirasi kepada DPR RI dan tindak lanjut terhadap persoalan daerah, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Bagi Aliansi Mahasiswa Ngawi, perjuangan belum selesai. Mereka menegaskan akan terus menjadi pengawal kebijakan publik agar pemerintah tidak hanya pandai memberi janji, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
(Team Red)














